Peran Indonesia Dalam Gerakan Non-Blok & Tujuan ke Ikut Sertaannya

Peran Indonesia Dalam Gerakan Non-Blok – Gerakan Non-Blok merupakan sebuah organisasi yang dibentu oleh beberapa negara yang memiliki prinsip cinta damai. Sejalan dengan namanya, Gerakan Non-Blok bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dengan tidak memihak kepada aliansi-aliansi manapun. Gerakan Non-Blok terbentuk berdasarkan Dasasila Bandung yang disepakati pada tahun 1955 di Konferensi Asia Afrika. Isi Dasasila Bandunglah yang memberikan inspirasi pada negara-negara yang pernah terjajah untuk saling bekerja sama dalam menghalau segala bentuk kolonialisme.

Peran Indonesia Dalam Gerakan Non-Blok

Salah satu peristiwa penting yang juga mendorong terbentuknya Gerakan Non-Blok adalah krisis di Kuba pada tahun 1961. Saat itu, Uni Soviet mendirikan pangklan militer yang menyebabkan ancaman kepada Amerika Serikat. Hal tersebut membuat suasana antara Blok Barat dan Blok Timur menjadi tegang. Maka, pada tanggal 1-6 September 1961 Gerakan Non-Blok diresmikan. Ada lima tokoh yang menjadi tonggak terbentuknya Gerakan Non-Blok, terdiri dari Presiden Soekarno, Presiden Josip Broz Tito, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru, Presiden Gamal Abdel Nasser, dan Presiden Kwame Nkrumah.

Peran Indonesia Dalam Gerakan Non-Blok
Peran Indonesia Dalam Gerakan Non-Blok

Selain ingin meredakan ketegangan antara negara yang berkonflik, Gerakan Non-Blok juga bertujuan untuk mengembangkan solidaritas antar negara berkembang, untuk mencapai kemakmuran, kedaulatan, kemerdekaan, serta kesejahteraan. Indonesia memiliki peran penting atas berjalannya organisasi ini, karena Indonesia sendiri termasuk dalam salah satu penggagas terbentuknya Gerakan Non-Blok.

Indonesia mendapat mandat untuk memimpin organisasi Gerakan Non-Blok pada tahun 1992 hingga tahun 1995. Presiden RI Soeharto saat itu diangkat menjadi Sekretaris Jendral Gerakan Non-Blok. Pada masa kepemimpinannya, Indonesia dipercaya untuk menyelesaikan berbagai konflik regional seperti sengketa di Laut Cina Selatan, konflik di Kamboja, dan mengatasi gerakan separatisme di Filipina. Di bidang ekonomi, Indonesia berperan dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam hubungan ekonomi internasional serta ikut menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan Ikut Serta

Seperti ketika Presiden Soeharto berhasil mengadakan kembali Dialog Utara-Selatan. Selain itu, Indonesia termasuk dalam 15 negara berkembang yang berhasil membentuk Kelompok Tingkat Tinggi pada KTT Gerakan Non-Blok ke-9 di Beogard pada bulan September 1989. Kelompok Tingkat Tinggi yang diberi nama G-15 ini merupakan wadah kerja sama dibidang ekonomi dan pembangunan untuk negara-negara pendirinya.

Bentuk kontribusi Indonesia dalam hal politik, yang secara khusus mewujudkan tujuan utama Gerakan Non-Blok adalah perdamaian dunia yang ditunjukan dengan memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Komite Palestina pada 15 September 2016.

Indonesia mendukung inisiatif pemerintah Prancis untuk memulai kembali proses perdamaian di Palestina. Indonesia hadir dalam Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Perdamaian Timur Tengah di Paris pada 3 Juni 2016. Pertemuan tersebut menghasilkan pengesahan sebuah Deklarasi Tingkat Menteri yang berisi penegasan kembali untuk para negara anggota Komite Palestina Gerakan Non-Blok, mendukung perjuangan Palestina.

Meskipun saat ini sudah tidak ada masa peperangan besar yang terjadi dan banyak anggapan bahwa organisasi Gerakan Non-Blok sudah tidak relevan, namun manfaat dari eksistensi organisasi tersebut memiliki pengaruh sampai saat ini. Kerja sama antara Gerakan Non-Blok dengan IORA (Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia) dibidang ekonomi dan pemberdayaan wanita, menjadi pilar dalam memperkuat kedudukan Indonesia di kancah Internasional.

Tidak hanya itu, kerja sama yang terjalin antar organisasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dibidang ekonomi biru, pengembangan usaha kecil dan menengah atau UMKM.

Presiden Soeharto juga secara khusus mengundang Brunei untuk ikut dalam kerja sama selatan-selatan. indonesia secara konkret menawarkan untuk berutkar pengalaman untuk upaya peningkatan produk sokongan kepada negara-negara di Afrika yang daerahnya kesulitan dalam hal pangan. Presiden Soeharto saat itu mengundang para petani Afrika untuk melihat dan belajar secara langsung bagaimana petani Indonesia menanam kebutuhan pangan. Brunei diminta untuk membiayai perjalanan tersebut karena baik Afrika maupun Indonesia tidak mampu membiayai program tersebut.